Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Barat menggelar kegiatan sosialisasi yang berfokus pada Penggalian Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Acara penting ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Sekincau dan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan unsur Pemerintahan Pekon (desa)/Kelurahan dalam upaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen penting yang merupakan ujung tombak pemerintahan dan pelaksana teknis di wilayah Kecamatan Sekincau, memastikan penyampaian materi dapat terdistribusi hingga ke tingkat tapak meliputi Uspika Kecamatan Sekincau, Kepala Dinas/Instansi se-Kecamatan Sekincau, Lurah / Peratin se-Kecamatan Sekincau, Pendamping Desa Kecamatan Sekincau, Petugas Ekstensifikasi dan Intensifikasi PAD, dan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA se- Kecamatan Sekincau.

Kepala Bapenda Kabupaten Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, M.P., dalam pemaparannya menegaskan bahwa peningkatan PAD adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya SINERGI PEMERINTAH KABUPATEN & KECAMATAN, PEKON /KELURAHAN. Sinergi yang dimaksud meliputi kolaborasi dalam pendataan wajib pajak, pengawasan objek pajak/retribusi, dan penyampaian informasi serta edukasi kepada masyarakat di tingkat Pekon/Kelurahan, yang merupakan ujung tombak pemerintahan.

Dalam sosialisasi tersebut, Bapenda menyoroti beberapa jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang potensinya masih perlu digali dan ditingkatkan, serta menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Pekon/Kelurahan:

Jenis-Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggaraan reklame (papan nama, spanduk, baliho, dll.) yang berpotensi besar seiring tumbuhnya usaha.

2. Pajak Air Tanah: Pungutan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

3. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2): Sumber pendapatan vital yang dikelola daerah, fokus pada ketepatan pendataan dan kepatuhan pembayaran di tingkat Pekon.

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang didapat dari transaksi jual beli, hibah, waris, dan lainnya.

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB): Pajak atas kegiatan pengambilan mineral seperti pasir, batu, kerikil, dan sejenisnya.

6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):

   • Makan dan Minuman (Restoran/Warung)

   • Perhotelan (Penginapan/Homestay)

   • Jasa Parkir

   • Jasa Hiburan/Kesenian

Jenis Retribusi Daerah

• Retribusi Perizinan Bangunan Gedung (PBG): Pungutan atas pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (dahulu IMB). Peran Pekon/Kelurahan penting dalam mendorong kepatuhan masyarakat dalam mengurus PBG.

Sosialisasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membawa harapan dan tujuan yang jelas demi kelancaran tugas-tugas Bapenda dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan:

1. Peningkatan Kesadaran: Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi daerah.

2. Optimalisasi Pendataan: Ditemukannya potensi-potensi objek pajak/retribusi baru yang belum tercatat (ekstensifikasi) dan pemutakhiran data yang sudah ada (intensifikasi).

3. Kemudahan Pelaksanaan:

   • Diberi Kemudahan dalam proses penggalian potensi PAD, terutama dalam hal akses data, koordinasi antar instansi, dan dukungan penuh dari jajaran Pekon/Kelurahan di lapangan.

   • Terciptanya iklim yang kondusif bagi investasi dan usaha tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan.

Dalam sesi diskusi, beberapa peserta sosialisasi menyampaikan kritik dan keluhan terkait proses pembayaran pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Peserta mempertanyakan bahwa birokrasi di Lampung Barat saat ini masih sulit untuk melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Kondisi ini dinilai berbeda jauh dengan pembayaran pajak di Kota Bandar Lampung yang saat ini sudah sangat mudah diakses dan praktis. Hambatan birokrasi ini dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menanggapi keluhan tersebut, Drs. Daman Nasir menyambut baik masukan konstruktif tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kemudahan pelayanan adalah prioritas dan setiap keluhan wajib pajak sangat berharga. Dengan penyampaian keluhan yang terstruktur, pimpinan daerah dapat mengambil kebijakan strategis untuk mempermudah proses pembayaran pajak, khususnya kendaraan bermotor, mencontoh praktik terbaik yang sudah diterapkan di daerah lain seperti Bandar Lampung. Akselerasi digitalisasi dan penyederhanaan persyaratan menjadi fokus utama yang akan diusulkan Bapenda.

Diharapkan dengan adanya sinergi yang kuat dan kemudahan dalam pelaksanaan, target PAD Kabupaten Lampung Barat dapat tercapai, yang pada akhirnya akan kembali dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih baik.